RUMUSAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2011

Dalam rangka percepatan pembangunan kelautan dan perikanan melalui sinergi pusat dan daerah telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2011 pada tanggal 9 s.d. 11 Februari 2011 di Jakarta.

Rakornas dibuka oleh Menteri Kelautan dan Perikanan R.I, dan dihadiri oleh 500 peserta, yang terdiri dari: Komisi IV DPR RI, beberapa Bupati/Walikota, Bappeda Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, beberapa Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kelautan dan Perikanan, Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Eselon I, II dan III lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pakar dari Perguruan Tinggi, Asosiasi, Organisasi Profesi dan beberapa media massa, serta pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya.

Setelah mencermati dan memperhatikan:

1. Arahan Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Pemaparan dari:
* Ketua Komisi IV DPR RI
* Deputi SDA LH, Bappenas
* Dirjen Anggaran, Kemenkeu
* Dirjen Perdagangan LN, Kemdag
* Dirjen Pemerintahan Umum, Kemdagri
* Dirjen Cipta Karya, KemPU
* Deputi Bidang Statistik Produksi, BPS
* Auditor Utama KN IV BPK
* Sekretaris Jenderal KKP
* Inspektur Jenderal KKP
3. Pemaparan serta masukan dan saran dari peserta Sidang Kelompok.
Dirumuskan hal-hal sebagai berikut :

1. PEMANTAPAN 2011
* Komitmen Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2011
Peserta Rakornas berkomitmen untuk pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kelautan dan Perikanan melalui pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2011 Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni :

1. Meningkatkan kontribusi PDB Perikanan terhadap PDB Nasional tanpa migas menjadi 3,5 %
2. Meningkatkan produksi perikanan menjadi 12,26 juta ton
3. Meningkatkan nilai ekspor hasil perikanan menjadi US$3,2 milyar
4. Meningkatkan konsumsi ikan per kapita menjadi 31,57 kg/kapita
5. Meningkatkan jumlah unit pengolahan ikan yang bersertifikat kelayakan pengolahan (SKP) menjadi 940 unit
6. Meningkatkan Nilai Tukar Nelayan menjadi 112
7. Meningkatkan luas kawasan konservasi perairan menjadi 14 juta Ha.
8. Bertambahnya jumlah pulau–pulau kecil termasuk pulau kecil terluar yang dikelola sebanyak 30 pulau
9. Meningkatkan persentase wilayah perairan yang bebas Illegal Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan menjadi 34%.

* Strategi Menuju WTP
Dalam rangka mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan tahun 2011, strategi yang ditempuh adalah :

1. Penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Interen Pemerintah) dan waskat secara berjenjang secara konsisten
2. Pengelolaan anggaran secara disiplin
3. Peningkatan tertib laporan secara berjenjang
4. Pengelolaan yang tertib untuk SAI, yakni SAK dan BMN, serta pengadaan barang dan jasa

Untuk itu sangat diperlukan dukungan, kerja keras, dan keseriusan seluruh Satuan Kerja Pengelola Anggaran KKP untuk mewujudkannya.

* TINDAK LANJUT PEMECAHAN MASALAH

Masih terdapat beberapa permasalahan pokok yang akan menjadi fokus penyelesaian antara lain:

1. Kerangka Kebijakan/Regulasi :
* Penyediaan pakan dan benih dengan harga yang terjangkau melalui kerjasama pusat dan daerah
* Pemberian kesempatan memperoleh dukungan permodalan untuk usaha perikanan
* Meningkatkan penyediaan bahan baku dalam rangka optimalisasi kapasitas Unit Pengolahan Ikan
* Mendorong pemerintah daerah untuk menyusun master plan kawasan minapolitan dan menetapkan kawasan tersebut dalam RTRW.
* Meningkatkan akses pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi pelaku usaha dan peningkatan kualitas dan kuantitas penyuluhan.
* Mendorong dilaksanakannya sertifikasi nelayan, pembudidaya, dan pengolah hasil perikanan.
2. Kerangka Anggaran :
* Penyerasian kegiatan dari berbagai sumber pembiayaan, terutama dalam rangka percepatan pembangunan kelautan dan perikanan termasuk mensukseskan program Minapolitan.
* Penyerasian nomenklatur program antara pusat dan daerah.
3. Kerangka Kelembagaan :
* Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM penyuluh perikanan di provinsi dan kab/kota
* Peningkatan kapasitas kelembagaan Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan (KUKP) dan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di daerah
* Pemantapan Balai-Balai Benih Ikan di daerah terutama pada kawasan Minapolitan
* Penguatan institusi karantina ikan melalui pembentukan check point di wilayah perbatasan antar provinsi
* Penguatan kelembagaan pengelola kawasan konservasi perairan di daerah.

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2012

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2012
Untuk penyusunan target IKU 2012 ditargetkan sebagaimana terlampir pada rumusan ini. Pencapaian target ini diharapkan dapat didukung oleh peningkatan anggaran yang signifikan di pusat maupun daerah. Perbedaan usulan angka target yang disampaikan daerah dengan yang telah disusun dalam Rencana Strategis KKP Tahun 2010-2014 akan dicermati lebih lanjut dan akan dilakukan koreksi sesuai kondisi riil di lapangan.
2. Isu Strategis dan Kegiatan Prioritas Tahun 2012
* Isu strategis bidang kelautan dan perikanan yang perlu mendapat perhatian lebih serius antara lain kemiskinan nelayan dan pembudidaya ikan, dampak perubahan iklim, kecukupan jumlah induk dan benih, ketersediaan pakan, keterbatasan suplai bahan baku, maraknya illegal fishing, kerusakan sumberdaya kelautan dan perikanan, pengelolaan dan investasi pulau-pulau kecil, kapasitas sumberdaya manusia sektor kelautan dan perikanan masih rendah.
* Kegiatan prioritas dalam rangka mendukung program minapolitan tahun 2012 antara lain:

1. PNPM Mandiri KP (PUMP dan PUGAR)
2. Pengembangan infrastruktur perikanan
3. Penyediaan dan pendistribusian calon induk unggul melalui pengembangan Unit Pembenihan Rakyat
4. Pengembangan teknologi pakan dengan harga terjangkau
5. Pengembangan sistem rantai dingin dan diversifikasi produk.
6. Pengembangan jaringan distribusi pemasaran dan kemitraan
7. Peningkatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
8. Penyusunan Masterplan dan Zonasi kawasan minapolitan.
9. Penyediaan dan peningkatan peran penyuluh
10. Peningkatan kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan
11. Pengendalian hama, penyakit ikan dan residu.
12. Pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan produk perikanan

* STRATEGI MEMBANGUN SINERGI PUSAT DAN DAERAH

Percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan, memerlukan sinergi pusat dan daerah dalam bentuk :

1. Perencanaan dan pengalokasian anggaran yang fokus dan terpadu serta sinkronisasi program pusat dan daerah.
2. Sinergitas antar satuan kerja perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda sebagai implementasi peningkatan peran Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dan pelaksanaan SEB Meneg PPN, Kepala Bappenas dan Mendagri.
3. Penciptaan iklim usaha yang kondusif di daerah untuk mendorong peran swasta bagi pembangunan kelautan dan perikanan khususnya bagi peningkatan infrastruktur KP .
4. Penyediaan paket teknologi yang siap diseminasikan serta pelayanan teknis kepada masyarakat oleh UPT Pusat di daerah.

Resume Rakornas selanjutnya akan ditindaklanjuti pada Rakernis masing-masing Eselon I, Musrenbangnas dan Rapat Perencanaan Program Terpadu sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2012.



Jakarta, 11 Februari 2011





Tim Perumus Rakornas KKP 2011

PRA (Participatory Rural Appraisal ) Identifikasi Potensi Wilayah (IPW) BPP MODEL

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai home base para penyuluh pertanian di tingkat kecamatan dan sebagai tempat bagi petani untuk mengakses informasi teknologi di bidang pertanian perikanan dan kehutanan. Kegiatan BPP model memberi manfaat cukup banyak terutama bagi penyuluh pertanian dalam meningkatkan motivasi kerja di lapangan.
Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di tingkat pedesaan terpusat pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), yang bertugas menyelenggarakan penyusunan programa dan kegiatan penyuluhan pertanian bagi keluarga tani menuju bertani yang lebih produktif, berusaha tani yang lebih menguntungkan dan hidup yang lebih sejahtera.
BP3K Kecamatan parakan sebagai salah satu wadah dalam kelembagaan pertanian merupakan sarana bagi petani dan kelompok tani wilayah Parakan dalam mengakses informasi dan teknologi salah satunya dengan melakukan identifikasi potensi wilayah dari masing - masing Desa maka akan diperoleh suatu hasil gambaran keadaan baik dari sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya ekonomi, dan sumber daya sosial yang ada.
Kegiatan identifikasi ini dilakukan dengan pertemuan pelaksanaan PRA (participatory rural appraisal).
Participatory Rural Appraisal (PRA) adalah penilaian/pengkajian/penelitiaan keadaan desa secara partisipatif. Maka dari itu, metode PRA adalah cara yang digunakan dalam melakukan pengkajian/penilaian/penelitian untuk memahami keadaa atau kondisi desa/wilayah/lokalitas tertentu dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Robert Chambers adalah orang yang mengembangkan metode PRA, menyatakan bahwa metode dan teknik dalam PRA terus berkembang, sehingga sangat sulit untuk memberikan definisi final tentang PRA. Menurutnya PRA merupakan metode dan pendekatan pembelajaran mengenai kondisi dan kehidupan desa/wilayah/lokalitas dari, dengan dan oleh masyarakat sendiri dengan catatan :
(1) Pengertian belajar, meliputi kegiatan menganalisis, merancang dan bertindak;
(2) PRA lebih cocok disebut metode-metode atau pendekatan-pendekatan (bersifat jamak) daripada metode dan pendekatan (bersifat tunggal); dan
(3) PRA memiliki beberapa teknik yang bisa kita pilih, sifatnya selalu terbuka untuk menerima cara-cara dan metode-metode baru yang dianggap cocok.

Jadi pengertian PRA adalah sekumpulan pendekatan dan metode yang mendorong masyarakat di suatu desa/wilayah/lokalitas untuk turut serta meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka mengenai hidup dan kondisi mereka sendiri agar mereka dapat membuat rencana dan tindakan.
pelaksanaan PRA dilakukan dengan peserta 25 orang dan dibagi menjadi 5 kelompok, masing - masing kelompok terdiri dari 5 orang dengan cara menyusun instrumen PRA Antara lain membuat Peta potensi Sumber daya, transek, diagram venn, kalender musim, dan lain - lain.