Di era tahun 70 an Pemerintahan Orde Baru memberikan keteladanan berupa sebuah Gebrakan melalui Gerakan Bimas, dimana terjadi perekrutan tenaga Penyuluh secara massal dan terpusat dalam rangka memberikan bimbingan khususnya kepada masyarakat petani.
Pada saat itu tenaga penyuluh dituntut memiliki kemampuan polivalen, dan hasilnyapun terbukti dengan swasembada beras nasional pada tahun 1984 dan Negara Indonesia mendapat penghargaan dari FAO.
Namun sejak tahun 1988 penyuluhan dan tenaga penyuluh mengalami stagnasi sehingga keberhasilan swasembada perlahan – lahan mengalami kemunduran dan pada akhirnya Indonesia kembali menjadi negara importir beras.
Penyuluhan pertanian merupakan kegiatan yang dilakukan secara intensif dengan tujuan untuk mengubah pengetahuan, sikap, dan perilaku petani dalam menjalankan usahataninya. Substansi yang diberikan melalui penyuluhan pertanian yang meliputi :
1. Diseminasi informasi dan teknologi pertanian.
2. Pemberdayaan kelembagaan petani.
3. Fasilitasi akses saprodi, modal, kemitraan, dan pasar.
4. Pembinaan dalam rangka standarisasi kwalitas produk pertanian sesuai dengan standar yang kompetitif dengan produk luar negeri.
Dampak dari kegiatan penyuluhan pertanian adalah meningkatnya kwalitas SDM dan kwalitas mutu produk pertanian, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Hal itu kemudian dapat meningkatkan daya beli petani yang merupakan masyarakat mayoritas di Republik ini dan pada akhirnya mampu meningkatkan perekonomian nasional.
Namun, kondisi SDM Aparatur Pertanian sebelum tahun 2007 yaitu jumlah Penyuluh PNS sebanyak 29.065 orang dengan kondisi sebaran usia penyuluh PNS di bawah 40 tahun sebanyak 32 %, Usia 40 – 49 tahun sebanyak 53,45%, dan di atas 50 tahun sebanyak 14,55%. Sebuah kondisi yang sangat tidak ideal karena rasio antara jumlah tenaga penyuluh dengan jumlah desa yang ada di Indonesia masih 1 : 3 dan banyak penyuluh yang memasuki usia menjelang purna tugas....
selengkapnya:sinartani0810
Tidak ada komentar:
Posting Komentar