DPR RI Prioritaskan Status Hukum THL-TBPP
Dewan Minta THL-TBPP Bekerja Profesional
MAKASSAR, BKM -- Para tenaga harian lepas tenaga bantuan penyuluh pertanian (THL-TBPP) mulai mendapat kejelasan terhadap percepatan peningkatan statusnya menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Pihak DPR RI akan segara memprioritaskan status dn payung hukum bagi pada THL-TBPP tersebut.
Hal itu terungkap dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi THL-TBPP di Balai Diklat Perindustrian Graha PKK, Selasa (27/7) kemarin. Dua anggota DPR RI yang ikut sebagai pembicara menyampaikan, panitia kerja gabungan Komisi II, VIII dan Komisi X DPR RI segera memprioritaskan payung hukum itu.
Terungkap pula sejumlah rumusan terhadap percepatan peningkatan status dan payung hukum THL-TBPP. Di antaranya pengelolaan tenaga penyuluh dilakukan secara terpusat agar mereka tidak lagi dialihkan ke sektor lain di luar tupoksinya. Penambahan anggaran penyuluhan pertanian dapat ditingkatkan karena tenaga penyuluh pertanian merupakan kegiatan pendidikan non formal. Pengalokasian anggaran THL-TBPP selama proses pengangkatannya menjadi CPNS penyuluh pertanian dan proses verifikasi dan Validasi database THL-TBPP dilakukan secara terpusat.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, H M Gamari Sutrisno yang juga menjadi anggota panja gabungan komisi kepada BKM usai menghadiri Seminar mengatakan, dalam panja gabungan komisi DPR RI telah melakukan kordinasi kepada pemerintah dan segera membuat rancangan payung hukum yang jelas atas status THL-TBPP. Menurut Gamri kehadiran THL-TBPP sangat diperlukan dalam program pertahanan pangan nasional. Bahkan dari jumlah 24.608 THL-TBP yang ada, belum seimbang dengan jumlah 40.000 lebih desa yang tersebar di wilayah RI. "Nominalnya untuk satu desa dibutuhkan dua orang penyuluh pertanian, dan kenyataannya jumlah yang ada masih belum cukup",ungkapnya.
Hal senada juga diutarakan oleh anggota Komisi IV DPR RI dari Farksi Golkar Marcusnari, Komisi IV juga mendukung panitia kerja gabungan yang tengah membahas penyelesaian permasalahan honorer. Hanya saja Marcus meminta THL-TBPP lebih bekerja profesional dan menjadi tolak ukur bagi peningkatan hasil pertanian di RI. "Jangan nanti kalau sudah jadi PNS malah malas-malasan, THL-TBPP diharapkan lebih mandiri dan bekerja secara profesional.
sum: beritakota makassar online
Tidak ada komentar:
Posting Komentar